Pengirim : Admin Sistem
Tanggal Kirim: 25-10-2022 15:14:40
ACARA PEMBAHASAN PENGUATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BANGKINANG - HUMAS, Pada hari Selasa, 25 Oktober 2022 PN Bangkinang Pukul 09.00 WIB kedatangan Oleh Widyaiswara Mahkamah Agung RI Ibu Dr. Jeanny HV Hutauruk, S.E., S.H., M.M., AK, C.A., Ibu S.M Devina Sanjayani Simanjuntak, S.E., S.H., M.H., M.A.P, dan perwakilan Widyaiswara BDK Medan. Pada kesempatan ini dilaksanakan acara pembahasan penguatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) yang sesuai dengan Permenpan RB No 90 Tahun 2021 bertempat di Ruang Sidang Utama PN Bangkinang Kelas IB dengan nara sumber oleh Ibu Dr. Jeanny HV Hutauruk, S.E., S.H., M.M., AK, C.A.
Acara ini diikuti oleh Ketua PN Bangkinang Bapak I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., Wakil Ketua Bapak Dedi Kuswara, S.H., M.H., Panitera Ibu Siti Fatimah, S.H., M.H., Sekretaris Bapak Ricko Oktavius, S.T., Bapak/Ibu Hakim, serta para pegawai PN Bangkinang. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan ada lima strategi pembangunan ZI: 1. Membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dari level pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran 2. Menciptakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan 3. Menciptakan program-program yang menyentuh, yaitu program yang mampu menjawab kebutuhan dan mendekatkan unit kerja kepada masyarakat/ pengguna layanan 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan ZI 5. Menetapkan strategi komunikasi public terbaik untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan, telah diketahui dan delivered kepada masyarakat.
Selain itu beliau juga menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatiakn dalam revolusi mental, antara lain: • Langkah melakukan revolusi mental birokrasi harus dilakukan dengan strategi yang tepat, konsisten, bertahap dan komprehensif melalui instrument yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan • Penerapan sistem Manajemen SDM Aparatur yang berbasis Sistem Informasi • Penguatan kepemimpinan pada masing-masing instansi; • Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; • Transparansi pengeloaan pelayanan publik, dan • Penguatan fungsi pengawasan.
.